DPR Harap Kualitas Pendidikan Membaik di 2017
Jakarta (4/1) – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fikri Faqih berharap
kualitas pendidikan Indonesia di tahun 2017 membaik. Harapan tersebut
khususnya disampaikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(Kemendikbud) yang memiliki tupoksi merumuskan kebijakan sedari dini,
yaitu Wajib Belajar 12 tahun.
“Kemendikbud memiliki beban lebih berat. Karena di usia SD hingga
SMA/SMK, adalah masa emas seorang siswa tersebut dididik. Jika kualitas
di level ini membaik, maka jenjang setelahnya, baik di level perguruan
tinggi maupun di dunia kerja, akan semakin mudah. Indikator keberhasilan
Nawacita dapat tercermin di level ini,” jelas Fikri.
Diketahui, dalam Visi Nawacita atau 9 Agenda Prioritas Pembangunan
Nasional, Pemerintahan Jokowi-JK memiliki fokus kerja untuk meningkatkan
kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. Rumusan implementasi
dari visi tersebut, tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2015-2019 dimana Pembangunan Pendidikan Indonesia dalam
periode tersebut ditujukan untuk peningkatan daya saing global.
“Tahun 2017 diharapkan tidak banyak lagi persoalan politik yang
menganggu kinerja pendidikan, seperti reshuffle kabinet. Oleh karena,
pergantian kepemimpinan berkonsekuensi pada pergantian kebijakan di
tataran riil. Padahal, dunia pendidikan sejatinya bukanlah dunia
coba-coba. Semua harus dirumuskan dengan bijaksana berdasarkan data,”
jelas Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX ini.
Dalam Survei Programme International Student Assessment (PISA) yang
dirilis terakhir tahun 2015, Pendidikan Indonesia mengalami peningkatan
enam peringkat, yaitu dari 71 ke 64 dibandingkan tahun 2012. Survei ini
dilakukan di 72 negara Organization for Economic Cooperation and
Development (OECD), yang melihat kemampuan membaca, sains, dan
matematika pada anak yang berusia 15 tahun dengan dipilih secara acak.
Hasilnya, kemampuan membaca naik 10 poin, sains 32 poin, dan matematika
17 poin.
“Membaiknya peringkat dunia tersebut tentu masih perlu digenjot.
Singapura menjadi negara di ASEAN yang menempati urutan pertama survei
PISA tersebut. Bahkan, mengalahkan Inggris, Jerman, Belanda. Tentu, jika
Indonesia ingin maju, maka mau tidak mau tiga kompetensi dasar tersebut
harus terus ditingkatkan melalui perencanaan kebijakan yang matang di
level kementerian,” jelas mantan Guru SMK di kota Tegal ini.
Oleh karena itu, Fikri menilai momentum perbaikan pendidikan tanah
air tahun 2017, dapat dimulai dari perbaikan pengambilan keputusan
kebijakan. Fikri berharap ke depan, apapun kebijakan yang diambil oleh
Mendikbud sejatinya dapat dibahas terlebih dahulu secara matang, baik di
internal kabinet maupun kepada mitra Komisi X DPR RI.
“Ada lima kebijakan setidaknya yang kontroversial dalam 6 bulan
pertama Mendikbud Muhadjir memimpin mulai Juli 2016, yaitu full day
school, sertifikasi guru yang akan diganti dengan program Resonansi
Finansial, revitalisasi komite sekolah, perombakan K-13, dan yang paling
heboh adalah Moratorium UN yang akhirnya diminta dikaji ulang oleh
Wapres,” jelas Kandidat Doktor dari UNDIP Semarang ini.
Fikri berharap dengan diperbaikinya cara pengambilan keputusan ini,
maka dunia pendidikan tanah air dapat lebih tenang serta kondusif,
sehingga sesuai dengan Visi Nawacita serta rumusan RPJMN 2015-2019.
“Kita tidak punya waktu banyak. Pendidikan harus menjadi daya
ungkit untuk mengangkat bangsa ini dapat bersaing. Negara-negara maju
unggul bukan karena kuantitas SDA-nya, tapi karena kualitas SDM
masyarakatnya. DPR tentu mendukung upaya Menteri Muhadjir untuk membawa
pendidikan kea rah yang lebih baik,” tutup Fikri.
Post a Comment