Kenaikan Harga BBM Picu Penurunan Produktivitas Nasional
Semarang (5/1) –
Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah meminta
pemerintah untuk membatalkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM)
bersubsidi yang mulai berlaku Selasa (5/1/2017) lalu.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah,
Hadi Santoso mengatakan kenaikan harga BBM yang mendadak membuat
masyarakat tidak siap, sehingga kemungkinan bisa memicu penurunan
produktivitas nasional."Sebaiknya pemerintahan Jokowi-JK membatalkan
kenaikan harga BBM karena dampaknya akan sangat luar biasa," katanya di
Semarang, Kamis (5/1/2016).
Sebab, lanjut Hadi, belum ada skema baru
yang ditawarkan Jokowi-JK untuk menjamin dampak kenaikan harga BBM
sehingga tidak akan membuat masyarakat semakin terpuruk. Apalagi
kenaikan harga BBM pastinya mempengaruhi kenaikan biaya
transportasi."Harga BBM akan turut mendongkrak ongkos transportasi yang
harus dibayar oleh masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas seperti
pengadaan barang atau jasa," tuturnya.
Hal itu, kata Hadi, juga sekaligus
membuat masyarakat melihat bahwa pemerintah tidak konsisten dalam
persoalan BBM. Sebab, kata Hadi, pada bulan Desember 2016, Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral mengatakan tidak menaikkan harga bahan
bakar minyak jenis pelayanan publik (public service obligation) hingga Maret 2017. Saat itu, pemerintah tetap menahan harga kendati tren harga minyak dunia tengah naik.
“Namun ternyata hari ini, kita
menyaksikan semua harga BBM, kecuali premium naik Rp 300, ini kan
seolah-olah masyarakat dipermainkan oleh kebijakan yang tak populis,
kalau terus demikian, maka pemerintah bisa kehilangan trust dari
masyarakat,” papar legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jateng
ini.
Menurut Hadi, kenaikan harga BBM yang
terkesan mendadak ini membuat para pelaku usaha, terutama usaha kecil
dan masyarakat kelas menengah ke bawah akan kelabakan dan merasakan
langsung dampaknya.
“Presiden kan selama ini identik dengan
presiden yang merakyat, jadi dengan kenaikan BBM yang mendadak ini akan
menggerus trust kepada pemerintah, terutama presiden, di sisi lain,
masyarakat belum siap dengan kenaikan ini, sehingga akan berdampak
kepada daya beli yang semakin turun,” tegasnya.
Dikatakan Hadi, kenaikan tersebut
berdasarkan alasan Pertamina bahwa kenaikan harga ini dilakukan karena
perhitungan untung rugi dan kenaikan harga minyak mentah pasca sidang
negara-negara pengekspor minyak (OPEC) yang memutuskan untuk memangkas
produksi.
“Masyarakat yang terdiri dari berbagai
ormas, komunitas sopir dan berbagai elemen Jateng lain hingga pagi ini
(kamis-red) komplain dengan kenaikan BBM yang mendadak tersebut, mereka
kecewa dengan kenaikan BBM ini,”pungkasnya.
Selama dua tahun memimpin, Presiden
Jokowi sudah menaikkan harga BBM sebanyak lima kali dan menurunkan dua
kali. Terakhir, Jokowi kembali menaikkan harga BBM Rp300 untuk semua
jenis BBM kecali premium.
Sebagai informasi, penyesuaian harga BBM
umum adalah jenis Pertamax Series, Pertalite, dan Dexlite. BBM jenis
tersebut dinaikkan sebesar Rp300 per liter. Pertamina beralasan,
kenaikan harga tersebut, seiring dengan kondisi harga minyak mentah
dunia.
Untuk harga Pertamax di DKI Jakarta, dan
seluruh provinsi di Jawa-Bali ditetapkan sebesar Rp8.050 per liter dari
semula Rp7.750 per liter. Adapun, di daerah yang sama, Pertalite
menjadi Rp7.350 per liter dari sebelumnya Rp7.050 per liter.
Sementara itu, Pertamina Dex dilepas
diharga Rp8.400 per liter untuk wilayah DKI Jakarta, Banten, dan Jawa
Barat, serta Rp8.500 per liter untuk DI Yogyakarta, Jawa Tengah, dan
Jawa Timur. Dexlite yang menjadi pilihan baru untuk produk diesel
ditetapkan menjadi Rp7.200 per liter untuk Jawa-Bali-Nusa Tenggara.
Post a Comment