Prof. Baharun: Rakyat Diminta Pertahankan Pancasila, Tapi Pemerintah Maafkan PKI

IRONIS dan menjadi kontra produktif, jika pemerintah di satu sisi warga negara Indonesia diminta mempertahankan Pancasila, namun di sisi lain Pemerintah malah hendak minta maaf kepada PKI. Tak ada jalan bagi PKI di bumi Indonesia yang secara konstitusi adalah negara yang berketuhanan Yang Maha Esa.

Demikian dikatakan Ketua Komisi Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prof. Dr. Mohammad Baharun kepada wartawan di sela-sela Munas IX MUI di Garden Palace Hotel, Surabaya, Senin (24/8).

“Bagaimana mungkin PKI bisa hidup, jika nilai Ketuhanan menjadi sila pertama dalam konstitusi kita. Indonesia walau tidak jelas negara agama atau sekuler, tapi rohnya tetap keagaman. Apalagi Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi sila pertama Pacasila,” ujar Guru Besar Sosiologi Agama UIN Sunan Ampel ini.

Dikatakan Prof. Baharun, MUI didirikan untuk melawan Atheis atau PKI. Masih segar dalam ingatan, peristiwa kekejian PKI di tahun 1965 telah memberkas di hati umat Islam khususnya, dan bangsa Indonesia pada umumnya. Jadi, tak mungkin PKI yang komunis dihidupkan kembali di Indonesia.

Prof Baharun menduga, ada pihak-pihak tertentu yang ingin Indonesia bubar. Jika sampai Pemerintah atau Presiden Jokowi meminta maaf kepada PKI, Pemerintah harus berhadapan dengan MUI. “Jika sampai minta maaf, akan menimbulkan reaksi besar dari masyarakat dan umat beragama,” ungkap Baharun yang juga pengamat Syiah.

Ketika ditanya, apakah ada korelasi antara hubungan PKI dengan Partai politik tertentu yang menaunginya? Prof Baharun tidak ingin berspekulasi. Kerena ia masih yakin, di setiap partai masih ada orang-orang yang beragama. “Moga saja tidak sampai ada gerakan bawah tanah yang memanfaatkan parpol.”

Menyinggung soal Munas IX MUI di Surabaya, Prof Baharun menilai MUI sudah berkontribusi besar. Meski ada kekurangannya.

“Saya optimis MUI ke depan akan lebih berwibawa, tidak lagi distigmakan sebagai tukang stempel pemerintah. Saat ini Fatwa MUI masih didengar umat. Buktinya, soal BPJS Haram saja sudah geger. Yang jelas, masyarakat bersama MUI. Bahkan umat Islam lebih patuh kepada MUI daripada ormasnya. Mengingat MUI merupakan gabungan dari ormas Islam,” tukas Baharun. (Desastian/Islampos)