Indonesia Butuh Kader Bangsa yang Bertanggungjawab

JAKARTA (2/5) – Ketua Dewan Syariah Pusat (DSP) DPP PKS Surahman Hidayat menilai Indonesia membutuhkan kader-kader bangsa yang bertanggung jawab, bisa mengelola diri, lingkungan, dan negerinya. Karena menurutnya, tanggal 2 Mei bukan semata-mata peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). 2 Mei merupakan momen mengingat dan memahami kembali makna pendidikan bagi bangsa, tidak hanya dari segi tataran umum, tetapi lebih dalam dan kualitatif, yaitu kekaderan.

Surahman menyampaikan hal tersebut saat ditemui di Kantor DPP PKS, MD Building, Jakarta, Sabtu (2/5). Ia mengatakan hasil pendidikan kekaderan dapat dilihat dari kemunculan tokoh-tokoh nasional di setiap dekade. Tokoh-tokoh itu lahir tidak hanya berbasis keterampilan keras (hard skills) seperti ilmu atau keahlian tertentu, tetapi juga keterampilan lunak (soft skills) berupa karakter dan kepribadian yang tangguh.

“Keterampilan lunak dapat mengendalikan diri seseorang saat bertindak atau mengambil keputusan. Ini perlu ditekankan. Apalagi di akhir tahun 2015 Indonesia akan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Masing-masing negara ASEAN akan berusaha menawarkan konsep pendidikannya. Indonesia pun harus siap berbaur, tetapi tidak harus melebur. Nah, disinilah karakter tangguh dibutuhkan agar kita bisa memegang teguh akar budaya, nilai, dan cita-cita luhur Bangsa Indonesia,” kata Surahman.

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI itu menyoroti pentingnya pembinaan karakter karena pendidikan tidak sekedar memberi ilmu atau keterampilan. Menurutnya, pendidikan ialah tentang kebermanfaatan, baik untuk diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Sehingga, apapun ilmu yang dipelajari, bila tidak memberi manfaat dapat berbalik arah, bahkan membawa kerugian.

“Pendidikan nasional itu bagaikan sebuah bangunan besar yang sudah ada sejak dahulu. Tentu kita melanjutkan, mana yang perlu ditambah atau justru ditambal agar menjadi bangunan kokoh, megah, dan siap menampung siapa saja yang membutuhkan keteduhan serta perlindungan. Oleh karena itu, dalam sistem pendidikan nasional diperlukan evaluasi menyeluruh dari waktu ke waktu. Agar perjalanan itu bisa lurus menuju cita-cita sebagaimana tujuan nasional,” ujarnya.

Anggota Komisi X DPR RI yang bekerja dalam ruang lingkup pendidikan, kebudayaan, pariwisata, pemuda, olahraga, dan perpustakaan tersebut menilai Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) sudah cukup baik. Ia berharap pemerintah dapat memanifestasikan prinsip-prinsip UU Sisdiknas kedalam berbagai program yang tepat sasaran.

“Tujuan pendidikan itu kan melahirkan suatu potensi yang baik. Tinggal bagaimana potensi baik ini dipupuk, sedangkan potensi-potensi negatif diminimalisasi. Karena memang manusia dasarnya begitu, punya pilihan mengembangkan potensi di dua arah, baik atau buruk. Sedangkan saat ini banyak kita lihat anak-anak sekolah juga mahasiswa memiliki cukup waktu untuk hura-hura. Padahal, waktu-waktu tersebut bisa untuk menggali bakat masing-masing, kemudian berkompetisi menghasilkan karya atau penemuan baru,” lanjutnya.

Bangsa Indonesia, tambah Surahman, harus semakin yakin bahwa pendidikan dapat menjadikan manusia lebih dewasa, manusiawi, dan beradab. Hasil pendidikan berkualitas dapat dimanfaatkan untuk membangun sektor ekonomi, politik, maupun budaya. Namun apabila esensi pendidikan ini tidak diyakini secara tepat, Surahman menyebut masyarakat hanya akan menjadi alat pihak-pihak tertentu.

“Misalnya ketika masa pemilihan umum (pemilu) masyarakat suatu wilayah dimanfaatkan untuk menarik suara, setelah itu dibuang saja. Kemudian muncul penyesalan karena salah pilih atau merasa kebijakan tidak sesuai kebutuhan masyarakat. Kondisi ini tentu sangat merugikan bila terus terjadi. Oleh karena itu, kita harus meyakini bahwa pendidikan memang bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya memerlukan pendidikan,” pungkasnya.