Tak Malu Dengan Walikota Risma, Ahok Justru Ingin Legalkan Pelacuran

Wacana yang digulirkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama untuk melegalkan lokalisasi dan memberikan sertifikat pada PSK terus mendapat kecaman.
  Kali ini, kecaman datang dari Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD DKI Jakarta Maman Firmansyah yang menilai seharusnya Pemprov DKI malu dengan apa yang telah dilakukan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini yang berani menutup lokalisasi Dolly di Surabaya.
"Malu dong sama Risma, yang cewek saja nutup Dolly, masak kita mau buka," kata Maman saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (27/4/2015).
Menurutnya, pada era Sutiyoso menjabat gubernur DKI, lokalisasi Kramat Tunggak di Jakarta Utara dapat diubah menjadi Islamic Center.
"Yang sudah ada saja kita bongkar di Kramat Tunggak tuh. Kita menolak lah kayak gitu (lokalisasi legal)," ujarnya.
Karenanya, Maman menegaskan Fraksi PPP menolak pelegalan prostitusi legal. "Apa pun alasannya, PPP menolak wacana itu," tegas Maman.

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahya Purnama (Ahok) berencana akan membangun apartemen khusus untuk melakukan praktik prostitusi.
Menurut Sekretaris Daerah DKI Saefullah, pekerja seks komersial (PSK) akan diberikan sertifikat pekerjaannya. PSK yang dibekali sertifikat adalah PSK yang berada di apartemen khusus kegiatan prostitusi yang diwacanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI. 

"Jadi ini ide dari Pak Gubernur, kalau bisa ada 1 apartemen yang memang berizin untuk profesi itu, dia (PSK) dikasih sertifikat gitu. Sertifikat seperti di Filipina. Jadi kalau dia memang profesinya itu, dia punya sertifikat. Saya praktik begini karena saya punya sertifikat," ujar Saefullah. [oke/islamedia/YL]