PKS Muda Kritisi Postur Utang Pemerintah

Jakarta (31/10) -- Juru Bicara Bidang Ekonomi PKS Muda, Muhammad Kholid mengajak anak-anak muda untuk peduli dengan masalah APBN Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Kholid dalam diskusi #PKSMuda Talks yang digelar pada Selasa (31/10/2017) di aula Kantor DPP PKS, Pasar Minggu-Jakarta Selatan.

Kholid menjelaskan, kondisi APBN Indonesia saat ini sangat mengkhawatirkan. Hal ini, menurutnya bisa tampak dari tingginya utang negara dan mengancam kesinambungan fiskal di masa depan.

"PKS sendiri dalam menyikapi rancangan APBN 2018 memberikan banyak catatan kritis, agar APBN ini menjadi jangkar perekomian Nasional yang kredibel dan tidak malah mengarahkan perekonomian menjadi lebih buruk," terang alumni fakultas ekonomi Universitas Indonesia tersebut.

Kholid menilai pembangunan infrastruktur Indonesia pada era pemerintahan Jokowi-Jk tidak sesuai dengan realisasi rancangan yang sering digembor-gemborkan oleh pemerintah.

"Logikanya, pembangunan infrastruktur memiliki efek pengganda bagi pembagunan dan pertumbuhan. Akan tetapi, selama tiga tahun ini, infrastruktur tidak berdampak secara langsung pada peningkatan kesejateraan masyarakat dan pendapat riil masyarakat, terutama bagi kelompok 40 persen masyarakat terbawah," terang Kholid.

Masalah lain yang menjadi kekhawatiran generasi muda saat ini adalah masalah utang negara yang semakin membesar. Kholid menjelaskan, utang Indonesia tahu 2017 saja telah mencapai angka 4 ribu triliun Rupiah, dan pembayaran utang yang dilakukan oleh pemerintah saat ini hanya sebatas membayar bunganya saja. Artinya, Indonesia masih memerlukan waktu yang sangat panjang untuk melunasi utang piutang tersebut.

"Saat ini telah terjadi ketidakadilan antargenerasi. Yang menghutang rezim saat ini dan yang akan membayar adalah kita, generasi muda. Oleh karenanya, pemerintah tidak hanya mempertimbangkan mengenai cara mengurangi utang tersebut, tapi siapa yang akan membayar utang itu kedepan?" tegas Kholid.

Kebijakan fiskal yang ekspansif selama tiga tahun ini ternyata tidak mampu mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan secara signifkan.

"Pengangguran terbuka memang ada penurunan,tapi pengangguran tertutup justru naik sekitar 2.4 juta. Pengentasan kemiskinan juga semakin melambat," lanjutnya.

Kholid merasa geram dengan Politik Anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Menurutnya, pemerintah tidak menjelaskan dengan sebenarnya kepada masyarakat mengenai kondisi Indonesia saat ini.

"Kami mendorong agar pemerintah kedepannya dapat menciptakan perubahan APBN yang lebih kredibel, berkualitas, berkeadilan dan merata serta berpihak pada kelompok yang tidak beruntung," tutup Kholid.