PKS: Kalau Ahok Dinonaktifkan, Usul Hak Angket Kami Cabut
Dalam sidang paripurna DPR, anggota Fraksi PKS menjelaskan mengapa ia dan anggota dari empat fraksi lain mengusulkan hak angket. PKS bersama Partai Demokrat, Gerindra, dan, PAN menggulirkan 'Ahok-Gate' karena pemerintah tidak menonaktifkan Ahok dari jabatannya sebagai Gubernur DKI meski sudah menjadi terdakwa dalam kasus penistaan agama.
"Kami menduga Presiden telah melanggar UU. Presiden harus mengambil sikap untuk menonaktifkan terdakwa penista agama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Tidak perlu menunggu putusan, tidak ada bahasa itu di UU," kata anggota Fraksi PKS Refrizal.
Hal tersebut dia sampaikan dalam interupsi di sidang paripurna DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/2/2017). Pengaktifan kembali Ahok, menurutnya, juga telah melanggar peraturan KPU.
Refrizal menyoroti soal pengaktifan kembali Ahok setelah cuti kampanye oleh Mendagri Tjahjo Kumolo. Dia menyebut pengaktifan atau pelantikan seorang gubernur seharusnya dilakukan oleh presiden.
"Maka hak angket kami tujukan kepada Presiden, bukan untuk Mendagri," kata Refrizal.
Untuk itu, Fraksi PKS meminta agar Ahok dinonaktifkan secepatnya. Dengan demikian, usulan hak angket tersebut, menurut Refrizal, akan mereka tarik.
"Malam ini nonaktifkan saja, maka hak angket dibatalkan. Nonaktifkan Ahok, maka saya akan legowo menarik diri dari hak angket ini," ujarnya.
Mengenai imbauan Fraksi NasDem, yang meminta agar pengusul menarik usulan dan menunggu proses hukum terhadap Ahok, Refrizal menyatakan itu sebagai bagian dari demokrasi. Anggota Komisi XI DPR itu menegaskan syarat usulan hak angket 'Ahok-Gate' telah dipenuhi.
"Diajukan minimal dari 25 orang anggota, dan sudah memenuhi syarat. Namanya beda pendapat, biasa, ini demokrasi," tutur Refrizal.
Sementara itu, perwakilan dari Gerindra, Haerul Saleh, menyebut persoalan Ahok tidak bisa dianggap sepele. Apalagi, menurutnya, isu terkait Ahok sudah banyak menimbulkan kontroversi di publik.
"Kepada kita terus dipertontonkan masalah-masalah baru oleh Basuki T Purnama. Benar keberadaan Pak Basuki mewakili rakyat Jakarta, tapi kita di sini 560 (anggota Dewan) mewakili seluruh rakyat Indonesia," ucap Haerul, yang juga menyampaikan interupsi.
"Kalau dia nggak legowo turun, apa yang akan kita lakukan? Basuki T Purnama telah berhasil memorakporandakan hukum kita. Apa kita 560 ini tidak bisa memperbaiki?" lanjutnya.
Perihal tidak dinonaktifkannya Ahok, disebut Haerul, sudah menyangkut permasalahan nasional. Bukan lagi hanya terkait dengan masalah Pilgub DKI.
"Ini bukan lagi persoalan Jakarta, tapi persoalan negara. Bisa menjadi preseden buruk. Apakah ada ruang 560 ini bisa memperbaiki permasalahan yang sedang dihadapi negara ini?" tutup Haerul.
Sumber : detik.com
Post a Comment