Pemerintah Jangan Saling Lempar Tanggung Jawab Soal Kenaikan Biaya STNK
Jakarta (6/1) –
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan Ecky Awal
Mucharam menyesalkan kenaikan biaya pengurusan STNK yang baru saja
ditetapkan oleh pemerintah. Ecky juga meminta untuk berhenti saling
lempar tanggung jawab atas soal tersebut.
“Kenaikan biaya pengurusan STNK sebesar 2
hingga hampir 3 kali lipat itu tidak masuk akal dan membebani rakyat.
Sebab kepemilikan kendaraan bermotor khususnya roda dua didominasi oleh
kelas menengah ke bawah. Terlebih pemerintah terkesan saling lempar
tanggung jawab atas kebijakan ini” ujar Ecky di Kompleks Parlemen,
Senayan, Jakarta, Jumat (6/1).
Sebagaimana diketahui, pemerintah lewat
PP 60/ 2016 menaikan biaya pelayanan STNK maupun BPKB baru dan
perpanjangan bervariasi dari 2 kali hingga hampir 3 kali lipat.
Kebijakan ini berlaku efektif per 6 Januari 2016. Sementara data dari
GAIKINDO kepemilikan motor di Indonesia mencapai 260 buah per 1000
penduduk. Banyak di antaranya dimiliki oleh penduduk kelas menengah ke
bawah.
Ecky menjelaskan Pemerintah tidak punya
alasan kuat untuk kenaikan harga hingga fantastis itu. Pendapatan Negara
Bukan Pajak (PNBP) ini pada dasarnya untuk menutup biaya barang atau
jasa yang digunakan dalam pelayanan. Pemerintah mengatakan dalam enam
tahun belum melakukan penyesuaian tarif sehingga perlu disesuaikan
terhadap inflasi.
“Jika ini alasannya, bisa kita hitung
dan semestinya hanya 25-30 persen. Kenaikan hingga 2-3 kali lipat tidak
bisa dijustifikasi,” tegas Anggota Komisi XI DPR RI ini.
Sementara itu, Ecky menilai jika
tujuannya adalah menggenjot penerimaan negara mestinya pemerintah
mengambil langkah-langkah yang lebih kreatif dan mencerminkan rasa
keadilan.
“Sementara masyarakat menengah ke atas
diberikan fasilitas pengampunan pajak, masyarakat menengah ke bawah
malah dibebani tambahan pungutan seperti ini. Kesannya dengan kenaikan
ini pemerintah sudah kehabisan akal untuk menaikan penerimaan negara
yang dua tahun ke belakang selalu defisi,” ujar wakil rakyat dari Daerah
Pemilihan Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur ini.
Oleh karena itu, Ecky menilai wajar
masyarakat menengah ke bawah merasa kecewa, sebab secara bersamaan juga
ada kenaikan BBM dan TDL karena kebijakan pembatasan subsidi, sementara
harga-harga seperti cabai mulai merangkak naik.
“Di saat seperti ini ironisnya
pemerintah malah saling lempar tanggung jawab di media. Antara Presiden
yang mempertanyakan kenaikan tarif padahal beliau sudah menandatangani
PP-nya, serta Menteri Keuangan dan Kapolri yang satu sama lain mengelak
bahwa kenaikan ini karena usulan mereka. Pemerintah harus bisa
menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kenaikan ini,” tutup Ecky.
Post a Comment