Silpa LPP APBD Banten diatas Satu Triliun Dipandang Sangat Tinggi

Serang. 04/08. Anggota Komisi III DPRD Provinsi Tuti Elfita berpendapat nilai silpa pada Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan APBD Banten tahun anggaran 2015 sebesar 1.130 triliyun dipandang masih sangat tinggi.

Tuti berpendapat, silpa yang diakibatkan oleh ketidak mampuan SKPD dalam menyerap anggaran yang diakibatkan oleh gagal lelang atau ketidak mampuan membuat perencanaan dengan baik, maka harus mendapat sangsi dalam bentuk pengurangan anggaran di tahun 2017.

Berdasarkan pencermatannya, penyerapan belanja langsung di hampir semua SKPD sangat rendah dan tidak optimal. yang lebih meprihatinkan dana yang tidak terserap justru terbanyak pada belanja yang terkait dengan kepentingan masyarakat. Sehingga saudara Gubernur Banten perlu mendorong meningkatkan kinerja semua SKPD supaya proses pembangunan di Provinsi Banten dapat terus berjalan sesuai dengan perencanaan. Ujar Tuti disela rapat Fraksi PKS, Rabu, 03/08/2016.

Tuti yang juga Sekretaris Fraksi PKS DPRD Banten mengusulkan supaya SKPD yang berkinerja baik harus di beri penghargaan, supaya ada susana fastabiqul khairot dalam kinerja pemerintahan, apakah itu di berikan tambahan anggaran tahun berikutnya atau penghargaan lainnya.

Selain itu, Ia mengingatkan kepada Pemprov Banten agar memperbaiki kualitas perencanaan penganggaran khususnya perencanaan pendapatan.

Sementara anggota Fraksi PKS lainnya Najib Hamas mengusulkan supaya dibuat sistem standarisasi dan SOP yang jelas dalam membuat perencanaan anggaran di setiap SKPD, demikian juga dengan penyerapan anggaran di setiap SKPD dapat diminimalisir dan harus lebih dimaksimalkan agar tidak menyisakan silpa yang besar yang seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banten. Tutupnya (HumasPKSBanten)

Serang. 04/08. Anggota Komisi III DPRD Provinsi Tuti Elfita berpendapat nilai silpa pada Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan APBD Banten tahun anggaran 2015 sebesar 1.130 triliyun dipandang masih sangat tinggi.
Tuti berpendapat, silpa yang diakibatkan oleh ketidak mampuan SKPD dalam menyerap anggaran yang diakibatkan oleh gagal lelang atau ketidak mampuan membuat perencanaan dengan baik, maka harus mendapat sangsi dalam bentuk pengurangan anggaran di tahun 2017.
Berdasarkan pencermatannya, penyerapan belanja langsung di hampir semua SKPD sangat rendah dan tidak optimal. yang lebih meprihatinkan dana yang tidak terserap justru terbanyak pada belanja yang terkait dengan kepentingan masyarakat. Sehingga saudara Gubernur Banten perlu mendorong meningkatkan kinerja semua SKPD supaya proses pembangunan di Provinsi Banten dapat terus berjalan sesuai dengan perencanaan. Ujar Tuti disela rapat Fraksi PKS, Rabu, 03/08/2016.
Tuti yang juga Sekretaris Fraksi PKS DPRD Banten mengusulkan supaya SKPD yang berkinerja baik harus di beri penghargaan, supaya ada susana fastabiqul khairot dalam kinerja pemerintahan, apakah itu di berikan tambahan anggaran tahun berikutnya atau penghargaan lainnya.

Selain itu, Ia mengingatkan kepada Pemprov Banten agar memperbaiki kualitas perencanaan penganggaran khususnya perencanaan pendapatan.

Sementara anggota Fraksi PKS lainnya Najib Hamas mengusulkan supaya dibuat sistem standarisasi dan SOP yang jelas dalam membuat perencanaan anggaran di setiap SKPD, demikian juga dengan penyerapan anggaran di setiap SKPD dapat diminimalisir dan harus lebih dimaksimalkan agar tidak menyisakan silpa yang besar yang seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banten. Tutupnya (HumasPKSBanten)
- See more at: http://banten.pks.id/artikel/berita/seputar-banten/item/3626-silpa-lpp-apbd-banten-diatas-satu-triliun-dipandang-sangat-tinggi?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter#sthash.mHqcbFxr.dpuf

Serang. 04/08. Anggota Komisi III DPRD Provinsi Tuti Elfita berpendapat nilai silpa pada Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan APBD Banten tahun anggaran 2015 sebesar 1.130 triliyun dipandang masih sangat tinggi.
Tuti berpendapat, silpa yang diakibatkan oleh ketidak mampuan SKPD dalam menyerap anggaran yang diakibatkan oleh gagal lelang atau ketidak mampuan membuat perencanaan dengan baik, maka harus mendapat sangsi dalam bentuk pengurangan anggaran di tahun 2017.
Berdasarkan pencermatannya, penyerapan belanja langsung di hampir semua SKPD sangat rendah dan tidak optimal. yang lebih meprihatinkan dana yang tidak terserap justru terbanyak pada belanja yang terkait dengan kepentingan masyarakat. Sehingga saudara Gubernur Banten perlu mendorong meningkatkan kinerja semua SKPD supaya proses pembangunan di Provinsi Banten dapat terus berjalan sesuai dengan perencanaan. Ujar Tuti disela rapat Fraksi PKS, Rabu, 03/08/2016.
Tuti yang juga Sekretaris Fraksi PKS DPRD Banten mengusulkan supaya SKPD yang berkinerja baik harus di beri penghargaan, supaya ada susana fastabiqul khairot dalam kinerja pemerintahan, apakah itu di berikan tambahan anggaran tahun berikutnya atau penghargaan lainnya.

Selain itu, Ia mengingatkan kepada Pemprov Banten agar memperbaiki kualitas perencanaan penganggaran khususnya perencanaan pendapatan.

Sementara anggota Fraksi PKS lainnya Najib Hamas mengusulkan supaya dibuat sistem standarisasi dan SOP yang jelas dalam membuat perencanaan anggaran di setiap SKPD, demikian juga dengan penyerapan anggaran di setiap SKPD dapat diminimalisir dan harus lebih dimaksimalkan agar tidak menyisakan silpa yang besar yang seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banten. Tutupnya (HumasPKSBanten)
- See more at: http://banten.pks.id/artikel/berita/seputar-banten/item/3626-silpa-lpp-apbd-banten-diatas-satu-triliun-dipandang-sangat-tinggi?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter#sthash.mHqcbFxr.dpuf