Pemerintah Harus Tanamkan Pemahaman Kerukunan Antarumat Beragama

Semarang (1/8) - Kerukunan umat beragama di Indonesia menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi pemerintah dan masyarakat. Karena tidak sedikit, kasus kekerasan terjadi di Indonesia dikarenakan adanya segelintir oknum yang membisikkan SARA sebagai bumbu pemicu pertengkaran kecil.

 

Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Tengah Kamal Fauzi mengajak pemerintah dan pemuka agama untuk menanamkan pemahaman bahwa kita hidup berdampingan di Indonesia, minimalisir hal yang berbau SARA. Sebagai umat beragama, Kamal mengingatkan untuk saling menjaga perbedaan yang ada.

 

"Berkaitan dengan perusakan tempat ibadah, Kita sebagai orang islam tidak dibenarkan untuk merusak tempat ibadah agama lain. Dalam bermuamalah, kita harus memperlakukan umat beragama dengan sama," terang Kamal di Kantor DPW PKS Jateng, Ahad (31/07).

 

Lebih lanjut Kamal menjelaskan bahwa apa yang terjadi di Tanjung Balai akhir pekan lalu merupakan sebuah pembelajaran, dimana masyarakat indonesia masih rentan konflik karena bumbu SARA. Kasus yang menghanguskan 7 tempat ibadah di Sumatra Utara itu, menurut laporan Kapolsek setempat menjadi besar dikarenakan adanya informasi yang bertebaran dengan cepat dan menjauh dari fakta.

 

Kamal mengatakan bahwa, sebagai masyarakat modern sudah semestinya cerdas dalam berselancar di dunia maya. Tidak jarang ada oknum yang membuat sebuah berita hanya untuk memprovokasi dan belum jelas kevalidannya.

 

"Sekarang provokasi itu mudah sekali, kita sebagai bagian dari masyarakat modern apalagi muslim harus cermat dan cerdas. Diislam diajarkan bahwa di akhir zaman memang akan banyak fitnah dan Islam juga mengajarkan bagaimana untuk mencari sebuah kebenaran mengenai sebuah berita. Kita harus belajar itu supaya kasus seperti itu tidak terulang lagi," kata Kamal.

 

Mengenai persebaran informasi di dunia maya saat ini, Kamal mengatakan bahwa pemerintah harus bisa menjadi rujukan valid akan informasi yang bertebaran ketika ada indikasi sebuah perbincangan yang rentan akan konflik. Sehingga pemerintah bersama pengelola media mulai untuk memberitakan yang sesungguhnya, tanpa unsur kepentingan.