BUMN di Maluku Utara Belum Maksimal Sejahterakan Rakyat
Sebab, koordinasi serta sinergi antara BUMN, Pemda, dan Kementerian terkait belum berjalan.
“Mestinya antara pelayanan dan bisnis bisa berjalan beriringan, sehingga kesejahteraan masyarakat pun bisa membaik. Sinergi dan koordinasi masih jadi barang mahal," jelas Nurhasan saat berkunjung ke sejumlah BUMN di Ternate, Maluku Utara, Rabu (3/8).
Selain itu, Nurhasan juga berharap investasi jangka panjang harus pula diperhatikan oleh sejumlah BUMN di Maluku Utara. Investasi yang panjang tentu akan membawa dampak kesejahteraan bagi rakyat.
“Kementerian BUMN harus mengarahkan investasi jangka panjang. Apalagi, di Maluku Utara banyak kekayaan alam dan pariwisata yang indah seperti sepenggal surga,” jelas Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Kabupaten Subang, Majalengka, dan Sumedang ini.
Oleh karena itu, untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, BUMN yang ada di Maluku Utara perlu memperbanyak program Corporate Social Responsibility (CSR) agar meningkatkan kapasitas Sumber Daya Masyarakat (SDM).
“Bila SDM bagus, pengelolaan BUMN dan pemerintahan juga membaik. Untuk itu, program CSR BUMN bisa pula diarahkan untuk pemberdayaan SDM di Maluku Utara,” tambah Nurhasan.
Nurhasan berharap dengan adanya inisiatif kuat dari BUMN untuk memajukan kesejahteraan masyarakat ini, dapat menjadi timbal balik bagi pemerintah pusat atas sumbangsih terbaik Maluku Utara terhadap NKRI. Sebab, secara faktor historis, sebelum Indonesia merdeka, di Maluku Utara telah berdiri empat kesultanan di Malut, yaitu Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo.
“Ketika kemerdekaan Indonesia diproklamirkan, empat kesultanan ini menyatakan kesetiaannya pada NKRI,” tegas Nurhasan.
Namun, ketika Malut telah ditetapkan sebagai provinsi baru sejak 1999, pemerintah pusat kerap memberi harapan kesejahteraan dan kemajuan bagi Pemprov Maluku Utara dan rakyatnya.
“Ternyata, harapan itu belum banyak direalisasikan, terutama oleh Pemerintahan Jokowi saat ini,” tutup Nurhasan.
Post a Comment