PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO

PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Yth. Sdr. Pimpinan rapat,

Yth. Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso,

Yth. Sdr. Anggota Muspida dan Ketua Pengadilan Bondowoso,

Yth. Sdr. Sekretaris Daerah beserta seluruh jajaran eksekutif,

Yth. Sdr. Rekan - rekan Anggota Dewan

Yth. Sdr. Ketua Partai Politik, Pers dan LSM serta seluruh undangan yang berbahagia

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menghadiri dan mendengarkan Pemandangan Umum Fraksi - fraksi guna mencermati Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2015.

Mengawali Pemandangan Umum Fraksi ini, pertama-tama kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada saudara Bupati dan wakil Bupati beserta seluruh jajaran eksekutif yang telah melaksanakan salah satu tugas konstitusionalnya selaku kepala daerah yaitu menyampaikan LKPJ Bupati Bondowoso kepada DPRD Kabupaten Bondowoso tepat waktu pada tanggal 31 Maret 2016. Dan kami juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Pimpinan dan  seluruh Anggota DPRD Kabupaten Bondowoso yang telah menindaklanjuti dengan agenda pembahasan LKPJ Bupati sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Sebagaimana ketentuan  Peraturan Pemerintah (PP) Nomer 3 Tahun 2007  bahwa "Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir" dan sesuai ketentuan pasal 23 ayat (4) disebutkan bahwa "Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari setelah LKPJ diterima". Ketentuan ini tentunya mengikat secara politis dan yuridis. Artinya Kepala Daerah dan DPRD dituntut untuk taat aturan. Ketaatan ini, akan sangat berdampak positif terhadap agenda kedewanan dan pemerintahan yang lain. Ketaatan pada aturan dan jadwal penyampaian LKPJ dan pembahasan oleh DPRD merupakan salah satu indikator positif atas kerja dan kinerja pemerintahan dan pembangunan daerah yang lebih baik dan taat aturan. Semoga praktek ini menjadi tradisi yang baik dan terus berlanjut pada periode yang akan datang.

Visi Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Bondowoso sebagaimana terdapat dalam RPJMD Kabupaten Bondowoso tahun 2013-2018 adalah "Terwujudnya Masyarakat Bondowoso yang Beriman, Berdaya, dan Bermartabat  Secara Berkelanjutan".  Visi tersebut merupakan kelanjutan dari visi pembangunan daerah periode RPJMD Tahun 2008 - 2013 yakni "Terwujudnya Masyarakat Bondowoso yang Beriman, Berdaya, dan Bermartabat”. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang terdiri dari DPRD dan Kepala Daerah sudah 7 (tujuh) tahun bersama-sama bekerja dan berjuang, sesuai tugas dan wewenang Kepala Daerah dan Fungsi DPRD untuk mewujudkan visi pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso yang sangat bagus dan sangat mulia yaitu mewujudkan masyarakat Bondowoso yang Beriman, Berdaya, dan Bermartabat. Upaya untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Bondowoso dengan berbagai upaya strategis dalam bentuk berbagai macam kebijakan program dan kegiatan, sudah dilakukan dan telah menghabiskan uang rakyat yang cukup besar, namun hasilnya masih jauh dari harapan kita semua. Bahwa pada Tahun 2015 melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2015 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019, Kabupaten Bondowoso yang kita cintai bersama ini, masih menjadi salah satu dari 4 (empat) Kabupaten di seluruh Propinsi di Jawa yang dinyatakan sebagai Kabupaten Daerah Tertinggal yaitu Bondowoso, Situbondo, Bangkalan dan Sampang. Jadi berdasarkan Peraturan Presiden Nomer 131 Tahun 2015 Kabupaten Bondowoso sampai dengan tahun 2019, masih menyandang gelar sebagai Kabupaten Daerah Tertinggal. Adapun yang dimaksud dengan Daerah Tertinggal adalah Kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Suatu daerah ditetapkan sebagai Daerah Tertinggal berdasarkan kriteria :

a. Perekonomian masyarakat;

b. Sumber daya manusia;

c. Saranan dan prasarana;

d. Kemampuan keuangan daerah;

e. Aksesibilitas; dan

f.  Karakteristik daerah.

Melihat fakta kinerja pembangunan daerah kabupaten Bondowoso yang masih belum menunjukkan kemajuan secara signifikan, sebagaimana diindikasikan dengan masih dikategorikan dan ditetapkannya sebagai Kabupaten Daerah Tertinggal oleh pemerintah, maka Fraksi PKS berharap semua pihak terutama DPRD dan Eksekutif untuk lebih fokus dan lebih serius mengevaluasi dan mencari solusi dari  permasalahan  mengapa  Kabupaten Bondowoso masih dinyatakan sebagai Kabupaten tertinggal. Langkah percepatan pembangunan daerah harus dilakukan dengan lebih mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran daerah (APBD) agar lebih bisa dikelola secara lebih efisien dan lebih efektif untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dengan memberikan dukungan iklim yang kondusif melalui pembinaan yang lebih intensif dan meningkatkan alokasi anggaran pada sektor dominan pembentuk PDRB yaitu sektor pertanian, industri pengolahan dan perdagangan. Mohon Tanggapan !

Kinerja Makro Ekonomi dan Sosial.

Kinerja pembangunan daerah secara makro dapat ditunjukkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bondowoso pada tahun 2015 mencapai 5,05 %. Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bondowoso mulai Tahun 2012 hingga Tahun 2015 terus mengalami pelambatan. Tahun 2012 : 6,09%;  2013 : 5,81%; 2014 : 5,08% dan 2015 : 5,05%. Disamping itu yang perlu dicermati dan perlu mendapatkan perhatian tersendiri adalah pertumbuhan dan kontribusi sektor pertanian terhadap struktur ekonomi atau PDRB juga semakin menurun. Pada tahun 2015 kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB sebesar 30,70 % dengan tingkat pertumbuhan yang sangat rendah dibanding tingkat pertumbuhan sektor lain. Pertumbuhan ekonomi sektor pertanian pada tahun 2015 yaitu 2,67 %. Padahal sektor pertanian merupakan sektor yang sangat penting karena sumber pendapatan sebagian besar masyarakat Bondowoso berada di sektor pertanian. Ketika pertumbuhan ekonomi sektor pertanian paling rendah, sementara sektor pertanian paling banyak menampung profesi penduduk, maka berarti semakin menimbulkan kesenjangan kesejahteraan antar penduduk secara sektoral. Pertumbuhan yang rendah di sektor pertanian, juga berdampak pada penyediaan lapangan kerja di sektor pertanian yang rendah. Sehingga sebagaimana yang terjadi di Bondowoso, banyak masyarakat desa yang notabene mereka petani dan buruh tani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka harus bekerja keluar daerah sebagai buruh dengan meninggalkan istri dan anak-anaknya. Kondisi ini tentu berpotensi menimbulkan masalah baru yang lebih besar bagi kehidupan mereka. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa secara umum masyarakat petani di dalam mengelola potensi ekonominya masih sangat jauh dari optimal. Hal ini disebabkan karena rendahnya pengetahuan mereka terhadap teknologi dan bisnis pertanian sehingga hasil yang dicapai masih jauh dari potensi yang ada. Kehadiran pemerintah selama ini belum bisa memenuhi kebutuhan mereka untuk lebih berdaya dan secara mandiri mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi. Karena itu Fraksi PKS memandang sangat diperlukan sistem pembinaan dan penyuluhan yang lebih intensif dan efektif hingga bisa merubah perilaku mereka menjadi lebih kreatif dan produktif di dalam mengelola potensi ekonomi yang dimiliki. Fraksi PKS juga berharap kepada para pengambil kebijakan terutama saudara Bupati untuk meluangkan waktu melihat secara langsung agar mengetahui bahwa betapa terjadi kufur nikmat secara masif terhadap karunia lahan yang dimiliki masyarakat terutama pada lahan kering di daerah pinggiran yang luasnya lebih luas dari pada lahan sawah, sehingga keberadaannya tidak memberikan manfaat yang semestinya dan kurang barokah bagi pemiliknya. Karena itu sangat diperlukan peningkatan kinerja para penyuluh pertanian sebagai ujung tombak keberhasilan peningkatan produktifitas pertanian untuk lebih didorong dan diberdayakan  sehingga keberadaannya bisa memberikan bimbingan dan pendidikan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan riil mereka dalam rangka meningkatkan produktifitas dan pendapatan masyarakat. Sehingga angka pengangguran, angka kemiskinan dan jumlah penduduk bondowoso yang bekerja keluar daerah, bahkan keluar negeri, menjadi kuli, meninggalkan anak dan istri,  menjadi  terkurangi. Mohon tanggapan !

Untuk mengetahui sejauhmana distribusi pembangunan ekonomi bisa dinikmati secara adil dan proporsional oleh masyarakat Bondowoso atau sejauhmana terjadi kesenjangan pendapatan dan kesejahteraan antar penduduk berdasarkan jenis pekerjaan, maka Fraksi PKS memandang perlu untuk disajikan pendapatan per kapita penduduk berdasarkan sektor pekerjaan. Hal ini penting sebagai acuan dalam membuat kebijakan yang lebih adil dan pro rakyat miskin dalam rangka menekan jumlah angka penduduk miskin yang masih cukup tinggi di Kab. Bondowoso. Mohon tanggapan ! 

Belanja bantuan sosial direncanakan sebesar Rp 9.177.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp 3.225.176.668,75  atau  mencapai 35,14 %. Mengapa anggaran belanja bantuan sosial yang terserap hanya 35,14 %. Mohon  Penjelasan !

SILPA Tahun Anggaran 2015 masih menunjukkan angka yang sangat besar yakni Rp 180.313.275.389,66 dan terus  mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Tingginya angka SILPA menunjukkan bahwa perlu ada perbaikan kwalitas perencanaan anggaran dan kinerja serapan anggaran. Fraksi PKS berharap agar kedepan di dalam menyusun perencanaan anggaran hendaknya dilakukan secara lebih cermat, lebih rasional dan terukur agar potensi sumber daya anggaran daerah bisa dikelola secara lebih optimal untuk meningkatkan kemampuan daerah di dalam membiayai program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan guna mendorong percepatan pembangunan hingga bisa segera keluar dari status kabupaten daerah tertinggal. Selanjutnya kami MOHON RINCIAN SILPA tahun Anggaran 2015  serta MOHON PENJELASAN penyebab tingginya SILPA sebesar Rp 180.313.275.389,66.   

KONDISI GEOGRAFI

          Pada tabel 1.1 LKPJ Bupati halaman I-12 tentang Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Bondowoso, disebutkan Wilayah Administrasi Kecamatan Curahdami dengan luas wilayah 42,98 km² membawahi 11 Desa dan 1 Kelurahan dengan total penduduk berjumlah 32.073 jiwa dan komposisi kepadatan 746,23 jiwa/km² memiliki 111 Dusun. Sementara Kecamatan Cermee dengan luas wilayah 175,36 km² membawahi 15 Desa dengan total penduduk berjumlah 45.532 dan komposisi kepadatan 259,69 jiwa/km memiliki 93 Dusun. Dengan perbandingan dua sampel kecamatan ini, terlihat jelas kesenjangan (gap) pembagian wilayah administrasi berupa dusun-dusun dengan komposisi total jumlah penduduk dan kepadatan jiwa/km² yang juga berimplikasi pada penerimaan Alokasi Anggaran Desa (ADD) di masing-masing Desa. Bayangkan, bagaimana mungkin Desa-desa di Kecamatan Curahdami yang memiliki total jumlah penduduk serta luas wilayah lebih kecil daripada Desa-desa di Kecamatan Cermee harus menanggung biaya operasional dusun-dusun lebih besar di wilayahnya. Sebagai contoh kasus adalah penerimaan total ADD dari seluruh Desa di Kecamatan Curahdami sebesar Rp 5.773.445.867,- yang dibelanjakan untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berupa Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa (PTAPD) adalah Rp 3.264.000.000,- yang apabila dibagi seluruh desa di Kecamatan Curahdami (3.264.000.000 : 11) rata-rata terbebani PTAPD sejumlah Rp 296.727.272,- karena dipengaruhi pula oleh banyaknya jumlah dusun (Sumber; Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa di Kabupaten Bondowoso).

          Sementara di sisi yang lain, Kecamatan Cermee yang memiliki total jumlah penduduk dan luas wilayah yang lebih besar, menerima total ADD seluruh desa Rp 7.072.336.866,- yang dibelanjakan untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berupa PTAPD adalah Rp 3.471.200.000,- yang apabila dibagi seluruh desa di Kecamatan Cermee (Rp 3.471.200.000,- : 15 desa) rata-rata terbebani PTAPD sejumlah Rp 231.413.333,- karena dipengaruhi pula oleh banyaknya dusun-dusun yang lebih sedikit daripada jumlah dusun di Kecamatan Curahdami, sehingga muncullah disparitas beban belanja PTAPD yang harus ditanggung rata-rata sebesar Rp 65.313.939,- – hasil pengurangan dari rata-rata beban PTAPD yang harus ditanggung desa-desa di Kecamatan Curahdami (Rp 296.727.272,-) dengan rata-rata beban PTAPD yang harus ditanggung desa-desa di Kecamatan Cermee (Rp 231.413.333,-) – (Sumber; Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa di Kabupaten Bondowoso).

          Oleh karena itu, dalam hal ini Fraksi PKS mempertanyakan, apa yang menjadi tolok ukur kebijakan menentukan banyaknya jumlah dusun? Karena berdasarkan asumsi-asumsi di atas, telah terdapat ketidakwajaran barometer kebijakan yang melampaui asas proporsionalitas dan fungsionalitas, terlebih lagi bila dikomparasikan dengan trend fluktuasi banyaknya jumlah dusun yang lahir dan menghilang, didasarkan pada data LKPJ-LKPJ sebelumnya. Sebagai temuan kasus adalah Kecamatan Maesan pada LKPJ Bupati Tahun 2007 terdata jumlah dusun di Kecamatan tersebut sebanyak 62 dusun dengan jumlah desa 12 dan luas wilayah 64,25 km², namun pada LKPJ Bupati Tahun 2009 dengan jumlah desa yang sama dan luas wilayah yang sama, mengalami penyusutan jumlah dusun di Kecamatan Maesan menjadi 55 dusun, ironisnya pada LKPJ Bupati Tahun 2013 dilaporkan mengalami kenaikan lagi menjadi 61 dusun dan meningkat menjadi 62 dusun yang dilaporkan pada LKPJ Bupati Tahun 2014 dan 2015. Serupa tapi tak sama, terdata pada LKPJ Bupati Tahun 2007 jumlah dusun di Kecamatan Wringin sebanyak 77 dusun dengan banyak desa sejumlah 13 dan luas wilayah 58,01 km², ironisnya dengan jumlah desa yang sama dan luas wilayah yang tidak berubah, dilaporkan pada LKPJ Bupati Tahun 2009 jumlah dusun mengalami penurunan menjadi 62 dusun, namun menjadi aneh pada LKPJ Bupati Tahun yang mengalami kenaikan jumlah dusun menjadi 85 dan meningkat lagi menjadi 92 pada LKPJ Bupati Tahun 2014 dan 2015. Berdasarkan temuan-temuan di atas, Fraksi PKS mempertanyakan kepada Saudara Bupati :

1.    Apa motif di balik pengurangan dan penambahan jumlah dusun-dusun tersebut?

2.    Apa dasar pemikiran dan identifikasi persoalan yang dikaji sehingga terjadi pengurangan dan penambahan jumlah dusun-dusun?

3.    Apa yang menjadi landasan hukum terhadap pengurangan dan penambahan jumlah dusun baik Perbub, Perda dan Peraturan Perundang-undangan di atasnya?

Mohon penjelasan !                                                                                                                

KONDISI DEMOGRAFI

          Pada penyajian data yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, tercatat jumlah penduduk Kabupaten Bondowoso pada Tahun 2015 mencapai 764.195 jiwa terdiri dari 386.714 penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 377.481 jiwa berjenis kelamin perempuan dengan rasio jenis kelamin (rasio sex) mencapai 102,45 yang berarti dalam setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 102-103 jiwa penduduk laki-laki. Namun bila dikomparasikan dengan penyajian data yang dikeluarkan oleh DISPENDUKCAPIL Kabupaten Bondowoso pada Tahun 2014 tercatat total jumlah penduduk Kabupaten Bondowoso mencapai 759.122 jiwa yang terdiri dari 372.641 jiwa penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 386.481 jiwa berjenis kelamin perempuan sehingga rasio jenis kelamin (rasio sex) di Kabupaten Bondowoso mencapai 96,42 yang berarti dalam setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 96-97 jiwa penduduk laki-laki. Apabila diasumsikan, berdasarkan perhitungan rasio jenis kelamin (rasio sex), selama satu tahun pada tahun 2015 terdapat peningkatan jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki sebesar 5,93 atau mengalami peningkatan sejumlah 6 jiwa dari setiap 100 jiwa penduduk perempuan. Pertanyaannya, apakah peningkatan jumlah penduduk laki-laki tersebut didasarkan pada fakta peningkatan jumlah kelahiran penduduk berjenis kelamin laki-laki? Atau sebaliknya, tingginya jumlah kematian penduduk berjenis kelamin perempuan? Mohon penjelasan disertai data dan fakta !

DINAS KESEHATAN DAN RUMAH SAKIT

Kepuasan pelayanan di Unit rawat inap Rumah Sakit targetnya 80,72 %, realisasinya 98,58 % dan capaian kinerjanya 122,13 %. Terkait realisasi yang cukup tinggi ini, mohon penjelasan bagaimana metode mengukur tingkat kepuasan pelayanan ?

Waktu tunggu operasi target kinerja 72,50 % terialisasi 30,59 % atau capaian kinerja 42,19 %. Itu artinya pasien yang membutuhkan pelayanan operasi dari rumah sakit harus menunggu dalam waktu yang relatif lama hal ini menunjukkan bahwa kwalitas pelayanan rumah sakit terhadap  pasien operasi masih sangat rendah. Di sisi lain kami melihat saldo kas atau SILPA rumah sakit selalu menunjukkan angka yang cukup besar berarti dari sisi anggaran rumah sakit memiliki potensi untuk memperbaiki dan meningkatkan ketersediaan sarana yang diperlukan dalam rangka meningkatkan kwalitas pelayanan rumah sakit. Mohon penjelasan ! 

Capaian kinerja cakupan minimal ketersediaan ruangan pelayanan pada rawat jalan, rawat inap dan penunjang medis sangat rendah yaitu 23,94 % atau hanya terialisasi 11,23 % dari target 46,91 %. Apa yang menjadi penyebab rendahnya capaian kinerja dan bagaimana pengaruhnya terhadap standar  pelayanan kesehatan di rumah sakit. Mohon penjelasan ! 

          Salah satu permasalahan di dalam memenuhi standar pelayanan kesehatan di Kabupaten Bondowoso adalah ketersediaan tenaga medis dan paramedis masih belum memenuhi kebutuhan berdasar indikator Indonesia Sehat. Capaian kinerja rasio dokter per satuan penduduk tahun 2015  hanya mencapai 16.7 % atau dari target 0,003 terealisasi 0,0005. Capaian kinerja Rasio perawat per satuan penduduk tahun 2015 mencapai 44,4 % atau dari target 0,009 terealisasi 0,004 dan Capaian kinerja Rasio bidan per satuan penduduk mencapai 37,5 % atau dari target 0,008 terealisasi 0,003. Dibanding tahun sebelumnya (tahun 2014) untuk rasio perawat dan bidan per satuan penduduk capaian kinerja, target dan realisasi sama persis, yang artinya tidak ada perkembangan sama sekali. Sedangkan capaian kinerja rasio dokter per satuan penduduk mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yaitu 10 % pada tahun 2014 dan 16,7 % pada tahun 2015.  Yang menjadi pertanyaan berapa jumlah Dokter, Perawat dan Bidan yang dibutuhkan Kabupaten Bondowoso sesuai standar indikator Indonesia sehat dan berapa jumlah Dokter, Perawat dan Bidan yang ada sekarang ? Lalu bagaimana pengaruhnya terhadap kwalitas pelayanan kesehatan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Bondowoso serta apa yang menjadi kendala untuk memenuhi jumlah dokter, perawat dan bidan sesuai kebutuhan. Mohon Penjelasan !

DINAS PEKERJAAN UMUM

Banyak ditemukannya kualitas bangunan yang tidak atau belum memenuhi standar dari program yang dilaksanakan pada tahun 2015, baik APBD awal maupun APBD perubahan seperti bangunan yang baru berusia 1 (satu) tahun sudah mengalami kerusakan berat dan bahkan belum diserahkan sudah mengalami kerusakan. Ini memberikan indikasi adanya bangunan yang tidak sesuai perencanaan yang ada dan lemahnya peran pengawasan internal yang dilakukan oleh pemerintah daerah, terutama daerah terpencil yang jauh dari pusat pemerintahan. Jika ini terus berlangsung, diprediksi pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bondowoso akan berjalan sangat lamban dan cenderung jalan di tempat. Oleh karena itu, Fraksi PKS memberikan beberapa catatan :

a)    Pemerintah Kabupaten Bondowoso harus melakukan revitalisasi fungsi dan peran pengawasan internal agar benar-benar bisa melakukan pengawasan yang lebih baik, tegas, dan adil, mulai dari proses perencanaan sampai dengan proses finalisasi.

b)   Pemerintah Kabupaten Bondowoso harus membuat standar kualitas bangunan dengan menetapkan standar garansi dalam hitungan tahun sebagai suatu persyaratan yang harus dituangkan dalam Memorandum of Understanding dengan rekanan atau pihak ketiga sebagai bentuk tanggung jawab atas apa yang mereka kerjakan.

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

          Program pelayanan publik dalam bidang kependudukan dengan anggaran Rp 1.055.616.000,- masih menyisakan permasalahan yang berkepanjangan mengingat administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan baik pusat maupun daerah. Membangun sebuah sistem administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan sebuah keniscayaan yang harus dimiliki oleh sebuah lembaga pengelola kependudukan dan bahkan pemerintah telah mengeluarkan landasan hukum dan perundang-perundangan yang kuat dalam penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ini. Sehingga dalam upaya meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan, pemerintah Kabupaten Bondowoso mengedepankan kemudahan dalam mengakses pelayanan di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Bondowoso, akan tetapi kebijakan tersebut masih belum berbanding lurus dengan realita yang ada di dinas pendudukan dan catatan sipil. Dengan banyaknya pengaduan masyarakat tentang pengurusan KSK, jika gratis bisa 1 – 2 bulan penyelesaiannya, bahkan sering kejadian adanya data pendukung hilang. Jika dibiayai Rp 20.000,- sampai dengan Rp 30.000,- bisa selesai dalam waktu 3 (tiga) hari. Tapi jika dibiayai Rp 50.000,- sampai dengan Rp 75.000,- bisa selesai hanya dalam waktu 1 (satu) hari. Demikian juga pengurusan KTP dan akte kelahiran yang masih banyak keluhan dari masyarakat terkait pelayanan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil. Hal tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan. Mohon penjelasan !

BAGIAN HUMAS DAN PDE

          Prioritas pembangunan Bagian Humas dan PDE untuk memberikan penjelasan mengenai hubungan timbal balik antar lembaga-lembaga pemerintah, masyarakat umum dan organisasi kemasyarakatan untuk memperjelas kebijakan dan kegiatan pemerintah daerah sesuai dengan tupoksi Bagian Humas dan PDE.

a)    Program Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp 1.855.450.000,- terealisasi sebesar Rp 1.840.837.000,- kegiatannya adalah sinergitas dengan 5 (lima) media cetak. Yang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi kriteria kerjasama program tersebut. Mohon penjelasan !

b)   Pengembangan website Kabupaten Bondowoso yang menelan anggaran Rp 285.090.000,- belum memberikan dampak positif kepada masyarakat umum karena banyaknya website di beberapa SKPD yang belum bisa diakses. Mohon penjelasan !

Demikian pemandangan umum Fraksi PKS terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2015. Semoga bermanfaat bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bondowoso kedepan serta menjadi bagian dari amal sholeh kita. Aamiin.

Wallahulmuwafiq ila aqwamitthariq.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Bondowoso 11 April 2016

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

DPRD KABUPATEN BONDOWOSO

                   KETUA                                                     SEKRETARIS

Ttd.                                                             Ttd.

               (FATHORASI)                                          (JAYUS SUMIHARJO) 

Jurubicara: FATHORASI