Tidak Terbayang, Daerah Dipimpin Pecandu Narkoba

Jakarta (16/3) – Badan Narkotika Nasional (BNN) mesti lebih gencar lagi melakukan pemberantasan narkoba di kalangan pejabat daerah. Bila perlu, BNN diperkuat kewenangan menyadap kepala daerah demi memperluas target operasi pemberantasan narkoba.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Fraksi PKS, Habib Aboebakar Alhabsyi kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/3).

Habib mengatakan, penanganan Bupati Ogan Ilir AW Noviandi oleh BNN sangat membawa keprihatinan yang mendalam buat masyarakat Indonesia. Hal tersebut merupakan bukti nyata bahwa bahaya narkoba telah masif menyasar seluruh tempat, tak peduli seorang pejabat publik sekalipun.

“Ini adalah salah satu indikator bahwa negara ini benar-benar darurat narkoba,” katanya.

Anggota Komisi III DPR ini tidak dapat membayangkan bagaimana nasib rakyat yang dipimpin oleh kepala daerah pecandu narkoba. Dengan kekuasaan yang dimilikinya, tidak menutup kemungkinan yang bersangkutan tidak hanya sebagai pemakai saja. Namun juga melindungi jaringan distribusi ataupun bahkan mengedarkannya di daerah kekuasaan.

“Yang jelas ini adalah preseden buruk untuk para pejabat publik yang dipilih langsung oleh rakyat. Bukannya memberikan keteladanan untuk masyarakat malah memberikan contoh yang tidak baik untuk rakyatnya,” ujarnya.

Habib mengaku secara khusus telah memberikan dukungan kepada BNN untuk menjadikan para pejabat publik yang terlibat narkoba sebagai Target Operasi. Bila diperlukan, BNN dapat memanfaatkan kewenangan penyadapan yang dimiliki. “Sehingga nantinya jaringan kelas atas narkoba seperti ini digulung habis,”sarannya.

Menurutnya, kasus penangkapan Bupati Ogan Ilir ini bisa membawa seribu tanda tanya bagi masyarakat. Kenapa hasil pemeriksaan urine dari Bupati pada saat akan menjabat tidak terdeteksi adanya penggunaan narkoba. Padahal dari data yang dihimpun BNN, tiap hari yang bersangkutan mengkonsumsi narkoba. Sampai sampai , menurut informasi BNN, sang bupati yang mau dilantik saja masih sempat menggunakan sabu.

Kasus Noviandi, tambah dia, bisa jadi pintu masuk untuk memperbaiki mekanisme pengecekan kesehatan terhadap calon kepala daerah di rumah sakit seluruh Indonesia. “Pihak rumah sakit yang melakukan pemeriksaan kepada para calon kepala daerah harus mengaudit tenaga kesehatan yang dimilikinya. Apakah memang ada kesalahan prosedur, kerusakan alat laboratorium atau ada unsur kesengajaan sehingga calon Bupati ini bisa tidak terdeteksi menggunakan narkoba,” cetusnya.

Keterangan Foto: Wakil Ketua Fraksi PKS, Habib Aboebakar Alhabsyi