Legislator PKS: Bulog tak Siap Serap Gabah, Bukan Hal Baru

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS, Rofi Munawar menilai temuan Presiden Jokowi saat melakukan inspeksi mendadak (Sidak) terkait ketidaksiapan Badan Urusan Logistik (Bulog) dalam menyerap beras petani sesungguhnya bukan hal baru. Menurutnya jika Bulog serius menyerap beras petani, maka fluktuasi harga beras dan import setiap tahun tidak perlu terjadi.

"Peninjauan gudang Bulog seringkali dilakukan oleh Presiden, namun respon institusi tersebut sangat lambat dan tidak adaptif. Beragam rapat kabinet, keluhan kepala daerah dan wacana restrukturisasi kewenangannya pun dibahas, namun kinerjanya selama ini jauh dari harapan," ujarnya.

Politikus PKS ini mengingatkan Presiden, serapan beras dari petani tidak akan pernah maksimal sepanjang mekanisme kinerja Bulog masih konservatif, birokratis dan berjenjang. Padahal Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sudah direvisi, namun serapan bulog sepanjang tahun 2015 hanya mencapai 70 % dari total target yang ditetapkan. 

Adapun tahun ini, Perum Bulog mematok target bisa memborong 1,25 juta ton gabah dari petani, atau 20% dari total pengadaan beras sebesar 4 juta ton. HPP untuk gabah dan beras 2015 mengalami peningkatan dibandingkan yang diterapkan dalam Inpres no 3 tahun 2012, berdasarkan Inpres no 5/2015 tanggal 17 Maret 2015: GKP Rp.3.700/ kg di petani dan Rp.3.750/kg di penggilingan; GKG Rp.4.600/kg di petani, dan Rp.4.650,-/kg di Gudang BULOG serta Beras Rp. 7.300/kg di gudang BULOG.

"Bulog kesulitan menyerap beras dari petani karena diberlakukannya pajak penghasilan (PPh) sebesar satu persen dari harga jual komoditas beras, mitra bisnis yang menurun, disparitas harga,fungsi gudang yang tidak maksimal dan lambat dalam menyerap beras petani. Bahkan ironisnya, Bulog lebih agresif melakukan importasi beras untuk penyediaan," jelasnya.

Legislator dari Jawa Timur itu melanjutkan, serapan Bulog selama ini hanya sekitar 7-8 persen, karena sistem distribusi utama justru dikuasai oleh pihak swasta dan dengan pendekatan informal. Titik sentral distribusinya ada di pedagang besar dan pedagang pengumpul yang memiliki penggilingan sendiri. 

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo melakukan inspeksi mendadak ke gudang pengolahan gabah Bulog di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah (11/3).

Presiden meninjau sejumlah gudang pengolahan gabah untuk dikeringkan. Menurut dia, Bulog sangat siap menerima beras dari masyarakat dengan fasilitas yang memadai seperti pengering dan penggilingan gabah.

Red: Bayu Hermawan