Miris, SDA Indonesia dikuasai Para Freemasonry dan Illuminati Dunia

Lingkarannews.com- Sumber Daya Alam Indonesia kini 80 persen dikuasai oleh asing, perusahaan perusahaan asing seolah berlomba menguasai sumber daya yang ada

Eksplorasi pada setiap sumber daya alam baru ditemukan, pemerintah Indonesia selalu menempatkan perusahaan asing tersebut dengan atasanama investasi, yang terbaru adalah pengelola pada blok masela

Blok Masela yang menjadi incaran Stat Oil, perusahaan Migas asal Norwegia; perusahaan Stat Oil yang diketahui milik Keluarga Freemasonry Rothchilds

Perusahaan asing yang memang berafiliasi dengan kaum Freemasonry dan Illuminati dunia, menguasai sektor pertambangan di Indonesia hampir 80 persen Sumber Daya yang ada

Tengoklah, Chevron yang diketahui beraroma George Soros atau Freeport yang berbau nama Rockefeller, belum lagi exxon Mobil yang menguasai jaringan pipa gas di Indonesia

Indonesia tanpa sadar dalam ‘penguasaan’ perusahaan asing dengan gaya Imprealisme gaya baru

Imprealisme gaya baru, yang mampu menekan secara politik kepada pemerintahan Indonesia berkuasa, perusahaan asing tersebut seolah memiliki hubungan dengan para politisi Indonesia sehingga mampu membuat perubahan pada peta politik di Indonesia

“Mereka adalah ancaman untuk kedaulatan, serta ketahanan ekonomi Indonesia kedepannya” kata Pengamat Ekonomi Ichsanuddin Noorsy dalam sebuah diskusi ekonomi di Jakarta

Betapa kuatnya, ketergantungan Indonesia kepada kekuatan mereka secara politik, salah satu contoh adalah Blok Masela; dimana pengelolaan nya dicoba untuk bekerjasama dengan perusahaan asing seperti Inpex Japan ataupun Stat Oil nya Norwegia, dan dibalik rencana tersebut ternyata ada nama besar Jusuf Kalla

Imprealisme gaya baru, yang mampu menekan dan menghubungkan kepentingan ekonomi dan bisnis para pemimpin nasional untuk mempengaruhi kebijakan politik tanah air, dan hal tersebut sangat berbahaya kedepannya

Indonesia yang kini sudah hampir 80 persen dikuasai sumber dayanya, harus sadar untuk berpikir kedaulatan ekonomi dengan mengedepankan nasionalisasi, namun mampukah hal itu terwujud pada pemerintahan Jokowi pada saat ini?