Sekum PKS Kalteng: Keberadaan Kita Harus Bermanfaat

Palangkaraya (4/3) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melakukan agenda konsolidasi struktur DPD PKS dan Anggota Legislatif PKS se-Kalimantan Tengah di Hotel Neo Palangkaraya.

Sekretaris Umum (Sekum) PKS Kalteng, Agus Syamsudin Majid, SE menyampaikan bahwa agenda konsolidasi saat ini lebih difokuskan pada upaya membangun kapasitas para pengurus di DPD PKS dan Anggota Legislatif PKS se-Kalteng sehingga diharapkan mampu memberikan nilai tambah untuk kemanfaatan yang lebih luas.

"Rangkaian kegiatan dilakukan pembekalan dengan membangun kapasitas diri dan PKS di masyarakat oleh Ketua DPW PKS Kalteng Heru Hidayat." katanya, Senin (4/3).

Menurut Agus, demikian ia akrab disapa, Ketua DPW PKS Kalteng memberikan motivasi cara membangun kapasitas yang lebih mendalam, meluas dan meninggi artinya harus memiliki dasar ilmu dan fondasi yang kokoh, memperluas jaringan di masyarakat dan selalu meningkatkan hubungan dengan Allah SWT.

Diharapkan para pengurus dan anggota legislatif mampu memberikan kemanfaatan yang lebih luas kepada masyarakat," ungkap Agus.

Setelah itu dilanjutkan dengan manajemen partai oleh Tim Kesekretariatan DPW PKS Kalteng dengan tujuan memberikan pengetahuan dan model tata kelola partai ungkap Agus.

Dalam kesempatan tersebut hadir pula calon Gubernur Kalimantan Tengah, H Sugianto Sabran yang mendapat dukungan PKS menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada para kader PKS di Kalimantan Tengah yang sangat militan.

"Secara khusus Ketua Majelis Syura PKS beserta Ketua DPP PKS Wilayah Dakwah Kalimantan memberikan arahan agar kader memiliki peran yang luas di masyarakat sehingga para kader tidak saja menjadi aset PKS melainkan aset bangsa Indonesia," ungkap Agus.

Menurut Agus yang memiliki latar belakang NU ini, bahwa yang di sampaikan dalam taujih Ketua Majelis Syura kepada para kader di Kalteng menjadi penyemangat untuk melakukan dakwah secara meluas.

Keterangan Foto: Peserta Konsolidasi Struktur DPD PKS dan Anggota Legislatif.