Pemandangan Umum Fraksi PKS Terhadap Nota Keuangan Gubernur Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015

Ketidakpastian dan masih belumnya munculnya tanda-tanda perbaikan perekonomian dunia jelas akan memiliki dampak nyata terhadap pelambatan perekonomian nasional dan selanjutnya pada perkembangan perekonomian Jawa Timur.

Fakta dalam lima tahun terakhir ini selalu menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan perekonomian Jawa Timur selalu di atas pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi ketika perekonomian nasional mengalami penurunan, maka perekonomian Jawa Timur juga mengalami kontraksi. Oleh karena itu, melemahnya perekonomian nasional yang diakibatkan oleh pelambatan perekonomian dunia jelas akan berdampak pada perkembangan perekonomian Jawa Timur.

Tanda-tanda pelemahan ekonomi itu sudah mulai tampak dengan jelas. Pada Triwulan I tahun 2015, perekonomian nasional hanya tumbuh 4,17% (y-o-y), pada hal pada Triwulan I tahun 2014, pertumbuhannya mencapai 5,14% (y-o-y). Ini pertanda bahwa perekonomian nasional mengalami pelambatan pada triwulan pertama tahun 2015. Gejala yang sama juga terjadi di Jawa Timur. Yakni, sampai triwulan I tahun 2015, ekonomi Jawa Timur tumbuh 5,18% (y-o-y), pada hal untuk triwulan yang sama pada tahun 2014, perekonomian Jawa Timur tumbuh 5,86% (y-o-y).

Jelas bahwa pelemahan perekonomian nasional diikuti oleh pelemahan perekonomian Jawa Timur. Artinya, meskipun pertumbuhan ekonomi JawaTimur masih di atas pertumbuhan ekonomi nasional, pelemahan pertumbuhan ekonomi nasional jelas akan diikuti oleh melemahnya pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.

Agar tanda-tanda melemahnya perekonomian tersebut tidak memiliki dampak negatip yang luas terhadap perekonomian Jawa Timur sampai akhir 2015, terutama dampaknya terhadap penurunan kesejahteraan masyarakat, maka arah perubahan RAPBD Jawa Timur 2015 harus mengantisipasi kecenderungan tersebut. Sektor-sektor yang menjadi tumpuhan hidup masyarakat kelas bawah perlu dilindungi agar bisa dipertahankan dan tidak mengalami kemerosotan yang tajam.

Sektor primer seperti pertanian dalam arti luas dan usaha perdagangan dan jasa mulai dari skala mikro sampai menengah perlu mendapat perhatian yang lebih besar karena sektor ini selalu menjadi penolong kelas bawah dalam menjamin tingkat kesejahteraannya. Oleh karena itu, dana-dana pemerintah untuk sektor-sektor tersebut perlu ditingkatkan dengan mengoreksi dana-dana untuk kegiatan yang kurang memiliki dampak terhadap kesejahteraan masyarakat bawah.

(Disampaikan dalam pemandangan umum Fraksi PKS terhadap nota keuangan Gubernur Perubahan APBD tahun anggaran 2015.)