FPKS Kritisi LKPJ Gubernur Jatim Tahun 2014

PARLEMEN JATIM-Kinerja Gubernur Jawa Timur, Soekarwo di tahun 2014 lalu menurun. Fakta itu terlihat dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2014 yang ditunjukan dalam beberapa indikator diantaranya terkait dengan kualitas pimpinan SKPD dilingkup Pemprov Jatim memang sangat memprihatinkan dewan terutama anggota pansus LKPJ.

Pansus LKPj mengkritisi kinerja eksekutif itu dengan parameter beberapa faktor penyebab dari kinerja gubernur yang menurun. Jika itu terjadi pada pimpinan SKPD, maka DPRD Jatim dapat memberikan rekomendasi kepada gubernur untuk melakukan mutasi jabatan.

Sekretaris FPKS Jatim, Irwan Setiawan yang juga menjadi anggota pansus LKPJ menegaskan kinerja 2014 menjadi penting karena merupakan tahun terakhir dari tahapan RPJMD tahun 2009 – 2014, yang akan menentukan tahapan RPJMD berikutnya yaitu 2015- 2020.

Karena itu, keberhasilan tidak sekedar diukur dari ketercapaian target-target yang telah ditetapkan dari kenaikan berbagai macam indikatornya tetapi seberapa besar dan wajarkah kenaikan tersebut bila dibandingkan dengan besarnya anggaran yang digunakan, dengan dampak yang dihasilkan serta dibandingkan dengan kenaikan yang dicapai oleh daerah lain.

“Kalau melihat LKPJ Gubernur, jelas ada penurunan kinerja eksekutif di tahun 2014 lalu. Ini harus menjadi bahan introspeksi dan pembelajaran agar tidak terulang di tahun selanjutnya,”kritik politisi PKS yang akrab disapa Kang Irwan itu.

Politisi lulusan FISIP Unair itu mengungkapkan, dalam kaitannya dengan Indikator tingkat efisiensi atau kehematan penggunaan sumber daya, jika ada anggaran yang tidak terpakai harus didalami apakah karena memang ada efisiensi ataukah karena alokasi anggaran tersebut melebihi kebutuhan yang sesungguhnya.

Sedangkan kaitannya dengan indikator tingkat efisiensi program atau kegiatan dilakukan dengan cara menghitung seberapa besar manfaat dari keluaran atau output yang dihasilkan dari pelaksanaan program atau kegiatan dalam memecahkan persoalan yang mendasar.

“Selain pendekatan diatas digunakan juga dua pendekatan yang lain yaitu pendekatan kelembagaan dan pendekatan urusan kewenangan daerah. Dalam tinjauan pendekatan kelembagaan perlu didalami SKPD mana saja yang diindikasikan kinerjanya  baik dan mana saja yang buruk,”tandas anggota Dewan asal dapil Jatim III tersebut.