Krisis Aleppo, Momentum Perkuat Peran Kemanusiaan Dunia
Jakarta (19/12) –
Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menilai fokus negara-negara di
dunia tentang Konflik Aleppo yang terpenting adalah pada persoalan
bagaimana menyelamatkan nyawa rakyat sipil yang terjebak dalam konflik
bersenjata.
Oleh karena itu, semua negara harusnya
mengambil peran dan tanggung jawab kemanusian tersebut tak terkecuali
Indonesia. Beberapa unjuk rasa keprihatinan pun telah tersebar di
beberapa negara, seperti di Jerman, Perancis, Turki, juga Indonesia.
"Indonesia harus mengambil momentum
untuk memperkuat peran dan tanggung jawab kemanusiaan dunia dalam krisis
Aleppo dengan menunjukkan determinasi dalam langkah dan tindakan
diplomasi," kata Jazuli di Jakarta, Senin (19/12).
Menurut Anggota Komisi I DPR ini,
determinasi diplomasi kemanusiaan Indonesia sangat strategis untuk
menunjukkan pada dunia umumnya dan rakyat Indonesia khususnya bahwa
Indonesia berkepentingan dan peduli pada nasib kemanusiaan dunia,
terutama terhadap penderitaan rakyat sipil di Aleppo.
"Inilah harga diri (dignity)
atau kebanggaan kita sebagai bangsa yang menjunjung tinggi kemanusiaan
yang adil dan beradab serta untuk memenuhi amanat konstitusi dalam
menjaga ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi," kata Jazuli.
Untuk itu, lanjut Jazuli, Pemerintah RI bisa melakukan diplomasi beragam cara (multitrack) dalam ikut menghentikan krisis kemanusiaan di Aleppo Suriah.
Pertama, secara bilateral
pemerintah melalui Menteri Luar Negeri bisa menyampaikan nota
keprihatinan serius dan meminta penyelesaian krisis kemanusiaan secara
beradab, baik melalui duta besar di Suriah maupun duta besar Suriah di
Jakarta beserta negara-negara terkait konflik seperti Rusia dan Iran.
"Pernyataan sikap keprihatinan itu tentu
saja mewakili perasaan dan solidaritas rakyat Indonesia terhadap krisis
kemanusiaan yang sangat memilukan ini," wakil rakyat dari Dapil Banten
sejak tahun 2004 ini.
Kedua, secara multilateral
melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya melalui badan-badan
terkait seperti Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan HAM, UNHCR,
perwakilan Pemerintah RI bisa menginisiasi proposal yang dapat memaksa
penghentian dan penyelesaian krisis kemanusiaan Aleppo oleh Suriah dan
negara-negara terkait.
"Piagam PBB yang dipedomani bersama oleh
seluruh anggotanya memberi banyak instrumen untuk menyelesaikan krisis
kemanusiaan di Aleppo, mulai dari intervensi kemanusiaan, resolusi DK
PBB, penetapan kejahatan perang dan/atau pelanggaran HAM serius, hingga
pengiriman pasukan perdamaian. Atas nama kemanusiaan dunia, Pemerintah
Indonesia harus pro aktif mengajukan dan/atau mendukung proposal untuk
mendapatkan dukungan negara-negara lain agar krisis Aleppo segera
teratasi," kata Jazuli.
Ketiga, secara regional/kawasan
atau melalui organisasi dunia lainnya seperti Organisasi Konferensi
Islam (OKI) atau Konferensi Asia Afrika (KAA), Indonesia bisa menggalang
solidaritas kemanusiaan untuk Aleppo dengan mengadakan sidang darurat
guna merumuskan rekomendasi dan langkah-langkah diplomasi politik dan
kemanusiaan khususnya kepada Suriah dan negara-negara terkait.
Menurut JazulI, determinasi diplomasi
Indonesia melalui tiga langkah di atas akan berdampak besar bagi
penyelesaian krisis kemanusian di Aleppo dan memperkuat ( positioning ) tanggung jawab Indonesia pada masa depan kemanusiaan dunia.
"Sebagai negara muslim terbesar,
didukung oleh mandat konstitusional yang kuat serta solidaritas
kemanusiaan rakyat Indonesia yang dahsyat, Indonesia diyakini bisa
memainkan peran strategis bukan hanya bagi Aleppo, tapi juga masa depan
kemanusiaan dunia. Mudah-mudahan Presiden Jokowi menangkap dengan baik
momentum peran dan tanggung jawab ini," pungkas Jazuli.
Post a Comment