Penyanderaan WNI Jatuhkan Maruah RI, Pemerintah Harus Tegas
Jakarta (10/8) -
Kabar disanderanya kembali seorang warga negara Indonesia (WNI) di
wilayah Sabah Malaysia yang berbatasan dengan perairan Filipina dinilai
sangat menjatuhkan maruah Indonesia. Hal tersebut dikatakan oleh Wakil
Ketua Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) DPP PKS Sukamta.
“Terus berulangnya penyanderaan WNI ini
jelas telah menjatuhkan kewibawaan Indonesia karena gagal melindungi
warganya. Dalam hal ini pemerintah RI harus bersikap lebih tegas supaya
insiden ini tidak terulang," kata Sukamta di Jakarta, Rabu (10/8).
Menurut Sukamta, upaya memperkuat
kerjasama militer dengan negara tetangga yang belum lama ini telah
dilakukan pertemuan tiga menteri pertahanan dari Indonesia, Malaysia,
dan Filipina di Bali untuk membahas pengamanan di perairan Sulu,
Filipina Selatan, harus segera ditindaklanjuti dengan aksi nyata.
“Saya kira tidak menutup kemungkinan
untuk melakukan opsi militer, kapal-kapal perang Indonesia dengan izin
dari negara tetangga perlu lakukan patroli bersama di wilayah rawan
penyanderaan," ujar Sukamta.
Selain itu Pemerintah RI juga perlu
mengeluarkan travel warning atau larangan yang dikeluarkan oleh
pemerintah bagi warga negaranya untuk berkunjung ke suatu negara, agar
WNI menghindari wilayah perairan Malaysia dan Filipina yang rawan
penyanderaan.
"Kita berharap perusahaan-perusahaan di
Malaysia dan Filipina yang mempekerjakan WNI untuk bisa bekerjasama dan
ini membutuhkan pendekatan yang lebih proaktif dari Pemerintah RI ke
Malaysia dan Filipina," pungkasnya. (msm)
Post a Comment