Penambahan Anggaran Kemendes 500 M Tidak Pernah Diusulkan Rapat Komisi

Jakarta (27/6) – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dengan tegas menolak tambahan alokasi anggaran untuk Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes-PDTT) sebesar Rp 500 miliar dalam RAPBN-P 2016, sebagaimana disampaikan Banggar dalam suratnya kepada Komisi V.

Pasalnya, sesuai dengan hasil Rapat Kerja antara Komisi V DPR RI dengan Kementerian Desa-PDTT, tidak pernah diusulkan penambahan anggaran untuk kementerian tersebut.

“Sesuai dengan hasil raker Komisi V tanggal 13 Juni lalu, Komisi V tidak pernah mengusulkan penambahan untuk Kemendes. Tapi mengapa Banggar mengusulkan penambahan untuk Kementerian ini?” kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS Yudi Widiana dalam Raker dengan Menteri PUPR, Menteri Perhubungan, Menteri Desa-PDTT, serta para kepala badan dari masing-masing dari kementerian tersebut.

Seperti diketahui, dalam surat No. AG/10854/DPR RI/VI/2016  tertanggal 23 Juni 2016, Banggar menyampaikan tambahan belanja untuk Kemendes-PDTT sebesar Rp 500 miliar. Keputusan Banggar menambah anggaran belanja kementerian  sebesar Rp 500 miliar itu tak hanya mendapat kritikan dari Fraksi PKS, tapi juga dari fraksi lain, seperti Gerindra dan Golkar.

Misalnya, Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi Gerindra Fary Djami Francis turut mengkritik tambahan belanja Kemendes-PDTT yang diajukan melalui Banggar tersebut.

Menurut Fary, seharusnya Menteri Desa-PDTT menolak tambahan tersebut saat pembahasan RAPBNP di Banggar.

“Kami tidak ingin ada mekanisme lain dalam penetapan anggaran. Dalam raker sebelumnya, sudah disepakati bahwa tidak ada penambahan anggaran untuk kementerian. Tapi, mengapa tiba-tiba muncul di Banggar. Pak Menteri tidak bisa bilang tidak tahu karena itu sudah dibahas bersama wakil Kemendes. Dan seharusnya usul penambahan ini langsung ditolak saat rapat dengan Banggar,” kata Fary.

Oleh karena tajamnya kritikan dari banyak fraksi terhadap mekanisme penambahan anggaran yang tidak melalui prosedur pembahasan di Komisi V tersebut, maka akhirnya Komisi V DPR RI dan Kemendes PDTT setuju untuk menolan usulan banggar untuk menambah belanja sebesar Rp 500 miliar.

“Selain menolak penambahan belanja Kemendes, Komisi V dan pemerintah juga mengembalikan pemanfaatan dana optimalisasi tersebut ke Banggar. Serta, merekomendasikan agar dana optimalisasi tersebut digunakan untuk menutupi biaya operasional Basarnas dan BMKG untuk kepentingan pelayanan publik,” jelas Yudi.