Menkumham Harus Evaluasi Lapas Secara Integral

Jakarta (28/3) - Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan DPP PKS Almuzzamil Yusuf meminta Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengevaluasi lembaga pemasyarakatan (lapas) secara integral. Evaluasi ini dilakukan menyusul kericuhan di Lapas Malabero, Bengkulu ketika diadakan razia dadakan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bengkulu.

"Evaluasi lapas harus integral dilakukan Kemenkumham. Sehingga solusinya pun akan integral. Termasuk pembenahan regulasi, SDM Lapas, pola kerjasama dengan instansi terkait seperti BNN dan aparat keamanan," ujar Almuzzamil di kantor DPP PKS, Jl. TB Simatupang, no.82, Jakarta, Senin (28/3/2016).

Almuzzamil menuturkan bahwa solusi penanggulangan peredaran narkotika di Lapas harus memiliki terobosan-terobosan baru dengan merujuk kepada negara lain yang berhasil menuntaskan permasalahan narkoba.

"Terobosan-terobosan kebijakan perlu dilakukan dengan belajar kepada negara-negara tetangga yang mungkin lebih baik dalam mengelola Lapas," ujarnya.

Menurutnya, tidak ada solusi yang instan atas permasalahan ini. Terlebih, kasus kebakaran dan kericuhan di Lapas sudah berulang kali terjadi di berbagai daerah, karena Lapas pada umumnya kelebihan muatan dari para napi.

"Karena memang masalah Lapas masalah yang kompleks. Kebakaran dan kericuhan lapas juga sudah berulang terjadi karena lapas umumnya memang over-capacity para napi, terutama napi narkoba," pungkas Almuzzamil.

Sebelumnya diketahui, pada Ahad (27/3/2016) lalu terjadi kericuhan dari semua penghuni Lapas saat petugas BNNP Bengkulu datang, disusul dengan kebakaran yang menewaskan 5 tahanan.

Keterangan Foto:  Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan DPP PKS Almuzzamil Yusuf