Header Ads

ad

Politisi PKS: Indonesia Darurat Narkoba

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sepakat dengan Presiden Joko Widodo menyatakan perang terhadap narkoba.

Apalagi kini Indonesia, kata Mardani Ali Sera, sudah darurat narkoba.

"Kita sudah darurat narkoba. Usaha biasa dan normal kecil kemungkinan berhasil," tegas mantan anggota DPR Ini kepada Tribun, Rabu (24/2/2016).

Menurutnya langkah dan tindakan luar biasa dan menyeluruh dan terpadu melawan narkoba memang harus dilakukan.

Perang terhadap narkoba dengan menghentikan rantai-rantai dan jaringan saja tidak cukup.
Demikian pula, kata dia, penegakan hukum yang tidak pandang bulu dan tegas harus menjadi perlu untuk menekan berkembangnya peredaran dan jaringannya di Indonesia.

Sanksi hukum terberat harus diganjar penegak hukum bagi mereka pengedar dan pelaku dalam jaringan narkoba.

"Selama ini kerjasama penegak hukum tidak berjalan. Banyak pelaku narkoba mendapat hukuman yang ringan," ujar Mardani.

Khusus untuk Lapas, dia menilai harus ada revolusi pengelolaan sehingga peredaran narkoba bisa dihentikan dari lapas.

Karena itu sudah waktunya menerapkan sanksi tegas bagi aparat penjaga lapas yang terlibat dalam bentuk apapun--menyuburkan peredaran narkoba dari dalam Lapas.

"Selama ini Lapas justru jadi sarang subur peredaran narkoba. Harus ada efek jera untuk pengelola Lapas," tandasnya.

Perangi Narkoba

Presiden Jokowi memerintahkan agar pemberantasan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) dilakukan dengan lebih gencar, lebih berani, lebih gila, dan lebih komprehensif serta dilakukan secara terpadu.

Untuk itu, Presiden menginstruksikan agar kementerian/lembaga terkait menghilangkan egosektoral dan bergerak bersama-sama dalam melakukan pemberantasan karena ini adalah ranking pertama masalah kita.

“Semua harus bersinergi, bergerak bersama-sama, mulai dari BNN, Polri, TNI, Kementerian Kumham, Bea Cukai, Kominfo, Kementerian Pendidikan, Kesehatan, Kementerian Sosial, semuanya harus bergerak betul-betul melakukan langkah yang terpadu,” tegas Presiden Jokowi dalam pengantarnya pada Rapat Terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Rabu (24/2/2016).

Presiden Jokowi memerintahkan agar kementerian dan lembaga (K/L) tersebut menyatakan perang terhadap narkoba dan jaringan pengedar narkoba, dan juga menegakkan hukum lebih keras dan lebih tegas kepada jaringan-jaringan yang terlibat karena narkoba sudah merasuk kemana-mana.

“Tutup celah semua penyelundupan yang berkaitan dengan narkoba di pintu-pintu masuk, baik di pelabuhan maupun di bandara maupun di pelabuhan-pelabuhan kecil yang ada di negara kita,” pinta Presiden.

Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya mengencarkan kampanye kreatif mengenai bahaya narkoba, serta melakukan rehabilitasi korban pencandu secara efektif, sehingga rantai penyalahgunaan narkoba bisa betul-betul terputus.

Menutup arahannya, Presiden Jokowi memerintahkan agar dilakukan pengawasan yang sangat ketat terhadap lembaga pemasyarakatan (lapas), terutama lapas narkoba.

“Secara rutin sebulan dua kali, sebulan sekali lapas itu harus dicek secara mendadak baik oleh BNN dengan Polri dan di-back up oleh TNI karena peredaran di situ menurut saya mungkin lebih dari 50% dari peredaran yang ada,” kata Presiden Jokowi.


Tidak ada komentar