CATATAN KRITIS PKS UNTUK WALIKOTA BOGOR

Menjelang berakhirnya tahun 2015, PKS Kota Bogor memberikan beberapa catatan kritis terhadap jalannya Pemerintahan Kota Bogor selama tahun 2015. Catatan tersebut diharapkan dapat menjadi masukan perbaikan pada penyelenggaraan pemerintahan di tahun 2016 dan di masa-masa yang akan datang. Hal tersebut disampaikan oleh pimpinan DPD PKS Kota Bogor saat bersilaturrahim dengan sejumlah wartawan di Bogor, Senin (21/12).

Pimpinan DPD PKS Kota Bogor 
(foto dari kiri : Reizky Ramadhian, Angga Alan S, Karnain Asyhar, Atang Trisnanto, Adityawarman Adil, Dedi Mulyono)

Ketua DPD PKS Kota Bogor, Atang Trisnanto menjelaskan bahwa masih banyak PR yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kota saat ini. “Sesuai dengan posisi kami sebagai mitra kritis konstruktif Pemkot Bogor, maka PKS haruslah memberikan beberapa catatan untuk perbaikan konstruktif di masa yang akan datang. Hal ini semata agar harapan masyarakat yang begitu tinggi saat terpilihnya walikota baru, dapat terpenuhi dengan kinerja yang baik pula oleh pemerintahan sekarang”, tegas Atang.

Dalam catatannya, PKS mengungkapkan beberapa hal mendasar yang perlu perbaikan. Pertama, masalah prioritas pembangunan. Banyak hal yang sebenarnya menjadi kebutuhan mendasar masyarakat, justru cenderung tidak dioptimalkan upaya pemenuhannya. PKS menilai penanganan masalah transportasi, kemacetan, PKL, dan penanganan bencana terkesan dikalahkan oleh penataan taman kota. “Mempercantik kota itu penting. Namun, menjaga keselamatan warga jauh lebih penting. Untuk itu, upaya pencegahan maupun penanganan terhadap bencana longsor ataupun banjir harusnya menjadi prioritas pertama”, ungkap Atang.

Selain itu, Atang juga menambahkan bahwa soliditas seluruh stake holder pemerintahan sangatlah mendasar bagi terwujudnya pembangunan yang optimal. “Menyelesaikan permasalahan kota dibutuhkan soliditas, komunikasi, dan koordinasi yang baik, baik di internal Pemkot Bogor maupun hubungan yang baik dengan legislatif, tokoh masyarakat, dan stake holder lainnya. Kita memerlukan super team untuk menyelesaikan masalah kita bersama, sehingga roda organisasi pemerintahan bergerak optimal secara bersamaan”, imbuh Atang.

Salah satu indikator kurangnya koordinasi dan soliditas tersebut terlihat dari keterlambatan pengajuan RAPBD 2016 dan masih rendahnya serapan anggaran 2015. “Idealnya, dengan potensi Kota Bogor dan SDM yang dimilikinya, serapan minimal di kisaran angka 85% – 90%. Selain itu, jangan sampai terulang lagi keterlambatan pembahasan dan pengesahan anggaran seperti RAPBD 2016 yang baru saja disetujui menjelang bulan Desember”, pungkasnya.

Ke depan, PKS akan terus mendorong para anggota DPRD Fraksi PKS untuk memberikan kinerja terbaik bagi masyarakat Kota Bogor dan mengkritisi setiap kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat . Termasuk menegaskan posisi PKS sebagai mitra kritis konstruktif Pemerintah, terutama dalam penyelesaian masalah-masalah prioritas seperti transportasi, kemacetan, infrastruktur, PKL, penanganan bencana, dan kemiskinan (*)